KUPAS TUNTAS PPKM LEVEL 3

 

KUPAS TUNTAS PPKM LEVEL 3

Narasumber : apt Eva Yunila,S.Si,MARS (RSMH, Palembang)

 

Seiring dengan meningkatkan kasus Covid-19 varian omicron dan untuk mencegah terjadinya peningkatan dan perluasan penularan COVID-19, pemerintah kota Palembang, mulai tanggal 15 Februari 2022 akan memberlakukan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat ini diambil demi mencegah perluasan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan dapat membuat fasilitas kesehatan kolaps. Lantas, PPKM level 3 artinya apa? Selain itu, muncul juga pertanyaan, konsekuensi apa saja yang berlaku pada penerapan PPKM level 3? Untuk Menjawab hal tersebut, kita akan kupas tuntas PPKM level 3

 

PPKM Level 3 Artinya Apa?

Untuk menjawab arti PPKM level 3 dapat dilihat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 dan Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021. PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang merupakan suatu aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah pada suatu daerah terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada daerah tersebut.Tujuan penetapan PPKM ini adalah  melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan karena resiko terjadinya penularan Covid-19.  PPKM Level 3 artinya pada level ini situasi penularan Covid-19 pada daerah tersebut sudah pada tingkatan dengan kapasitas respon terbatas dan terdapat resiko layanan kesehatan menjadi tidak memadai

Kriteria PPKM level 3  adalah angka kasus terkonfirmasi virus Covid-19 antara 50 hingga 100 orang per 100 ribu penduduk, dalam satu minggu.. Jumlah pasien rawat inap antara 10 sampai 30 orang per 100 ribu penduduk dengan angka kematian antara 2 hingga 5 orang per 100 ribu penduduk juga termasuk dalam kriteria PPKM level 3

Tingkatan situasi penularan Covid-19 pada suatu daerah  digunakan sebagai indikator pengukuran untuk kategorisasi tingkat transmisi komunitas dalam pengetatan atau pembatasan  kegiatan masyarakat.

Sebagai dasar pengetatan atau pelonggaran kegiatan masyarakat ini   juga berdasarkan pada  standard yang ditetapkan oleh WHO

Secara garis besar, PPKM level 3 mengacu pada jumlah kasus virus Covid-19 yang terkonfimasi. Hal ini juga mencakup jumlah kematian dan angka rawat inap di rumah sakit.

 

Konsekuensi PPKM level 3

Ada beberapa konsekuensi yang sudah ditetapkan terkait dengan pelaksanaan PPKM level 3 yaitu :

1.  Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) : dilakukan secara daring/online

2.   Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH dan 25% (dua puluh lima persen) WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

3.   Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

4. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe,pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:

a. makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;

b. jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat;

c.untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 waktu setempat;

d.untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;

e. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

5.   Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:

a. Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat;

b. Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

7. Tempat ibadah ( Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM level 3 (tiga) dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah.

8. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitasumum, taman umum, tempat wisata umum atauarea publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksuddinyatakan aman berdasarkan penetapanPemerintah Daerah setempat.

9.  Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosialkemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosialyang dapat menimbulkan keramaian dankerumunan) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakanaman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat

10.  untuk kegiatan resepsi pernikahan ditiadakan untuk sementara

11. untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;

12.                                               Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;   

13.                                               Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah

Bagaimana jika melanggar ketentuan

Menurut Inmendagri Nomor 27 dijelaskan dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sementara untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan

4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta

5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait

 

 

Referensi :

Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021

Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021

Inmendagri Nomor 27 Tahun 2021

 

DOC, PROMKES, RSMH

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tren Pacaran Remaja, Gaya dan Dinamika Hubungan di Era Digital

Gambar
  Tren Pacaran Remaja, Gaya dan Dinamika Hubungan di Era Digital Narasumber ; Elsa Savitrie, SKM, M.Kes ( RSMH, Palembang)   Masa remaja adalah periode yang penuh dengan perubahan, termasuk dalam hal hubungan sosial dan romantis. Gaya pacaran anak remaja saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, media sosial, dan pengaruh teman sebaya. Pacaran di kalangan remaja adalah salah satu fase penting dalam kehidupan yang seringkali dipenuhi dengan rasa penasaran, kegembiraan, dan tantangan. Di era digital sekarang ini, cara berpacaran pun mengalami perubahan. Hal ini merupakan suatu proses eksplorasi emosi, interaksi sosial, dan pembelajaran yang berharga dalam mengembangkan hubungan antar pribadi. Namun, dengan perkembangan teknologi dan perubahan budaya pada zaman sekarang, gaya pacaran anak zaman sekarang telah mengalami transformasi yang sangat drastis dan perlu diperhatikan secara lebih serius.   Gaya Pacaran Anak Remaja ...
Baca selengkapnya

Risiko jatuh pada pasien, faktor, dampak, dan cara pencegahan pasien jatuh

Gambar
  Risiko jatuh pada pasien, faktor, dampak, dan cara pencegahan  pasien jatuh   Narasumber : Deny Gunawan, S.Kep., Ns., M.Kep., FISQua ( RSMH Palembang)   Risiko jatuh merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang bisa menjadikan pasien hilang posisi tegak atau tidak seimbang yang mengakibatkan jatuh ke lantai atau ke dasar yang lebih rendah dari pasien secara tidak terkontrol atau tidak sengaja. Ada dua kategori faktor risiko untuk terjadinya pasien jatuh yaitu yang berkaitan dengan kondisi pasien itu sendiri (intrinsik) dan faktor lingkungan (ekstrinsik). Dari berbagai macam faktor risiko yang berpotensi menyebabkan pasien jatuh, faktor risiko yang telah terbukti secara konsistensi muncul dalam kejadian tidak diharapkan (KTD) pasien jatuh adalah ketidakstabilan keseimbangan, kondisi bingung dan gelisah, inkontinansia urin, riwayat jatuh, dan menggunakan obat-obat seperti sedative dan hipnotik. Keselamatan pasien rumah sakit menurut Permenkes no 11 tah...
Baca selengkapnya

KORUPSI DISEKTOR KESEHATAN, TANTANGAN DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

Gambar
  KORUPSI DISEKTOR KESEHATAN, TANTANGAN DAN UPAYA PENCEGAHANNYA Narasumber   : Muji Laswirianti,SH.,MH,CPIA ( RSMH Palembang)   Pasti Hoesiner pernah mendengar kata korupsi ? Ya, Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menggerogoti sektor pelayanan publik di Indonesia, termasuk di Kementerian Kesehatan. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas layanan kesehatan masyarakat, praktik korupsi di sektor ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Penyebab Terjadinya Korupsi disektor Kesehatan, antara lain : Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengawasan yang Lemah Tekanan dan Kepentingan Politik Budaya Korupsi yang Mengakar Dampak Korupsi di Sektor Kesehatan Menurunnya Kualitas Layanan Alat kesehatan yang tidak sesuai standar atau fasilitas yang tidak memadai akibat korupsi berdampak pada pelayanan pasien. 2.    ...
Baca selengkapnya